Danau Toba (Istimewa)
"Operasional kerambah itu mengganggu estetika dan keasrian Danau Toba,"

Medan, Seruu.com - Operasional kerambah ikan di kawasan Danau Toba dinilai dapat mengganggu keasrian dan kelestarian lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional tersebut.

"Operasional kerambah itu mengganggu estetika dan keasrian Danau Toba," kata Ketua Komisi B DPRD Sumut Washington Pane di Medan, Senin (2/7/2012).

Menurut Washington, pihaknya telah berdiskusi dengan berbagai pihak dan hampir keseluruhannya menyimpulkan bahwa keberadaan kerambah ikan tersebut mengganggu keasrian dan kelestarian Danau Toba.

Kesimpulan itu semakin kuat setelah berdiskusi langsung dengan tujuh pemkab yang berada di sekitar danau Toba yakni Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Samosir, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Karo, dan Pemkab Dairi.

Karena itu, pihaknya meminta pemanfaatan Danau Toba sebagai lokasi kerambah ikan dihentikan dan mengharapkan tujuh pemkab tersebut tidak memperpanjang izin operasional kerambah di Danau Toba, termasuk untuk PT Aquafarm Nusantara selaku pengelola kerambah ikan.

"Komisi B DPRD Sumut meminta Aquafarm Nusantara tidak beroperasi lagi di Danau Toba. Mau pindah kemana, terserah, yang penting jangan di Danau Toba," katanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali mengatakan, dengan ditetapkannya sebagai kawasan strategis nasional, seharusnya Danau Toba dilindungi dari berbagai kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian dan keasrian lokasi wisata tersebut.

Semua pihak harus menyadari jika Danau Toba telah menjadi perhatian dunia internasional sehingga kelestariannya harus dijaga, apalagi setelah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional melalui PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

Namun, dari informasi yang didapatkan selama ini, banyak kalangan yang mulai enggan berkunjung ke Danau Toba karena kelestarian dan keasriannya mulai terganggu dengan keberadaan kerambah ikan tersebut.

Sebelumnya, dapat rapat dengar pendapatan dengan tujuh pemkab di kawasan Danau Toba pada Selasa (12/6), Tengku Dirkhansyah mempermasalahan izin operasional Aquafarm Nusantara yang tidak memiliki perpanjangan izin Air Permukaan Umum (APU) sejak tahun 2010.[ant/ast]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
KOMENTAR SERUU